(Artikel lama yang dimuat 9 Feb 2006 di Sinar Harapan). Sejak tahun 1945 hingga saat ini, gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak pernah dihentikan. TNI selalu memiliki gelar penindakan, baik deployment atau employment.

Pasukan TNI selalu ditugaskan untuk mengatasi berbagai konflik baik internal maupun eksternal. Bisa dikatakan sejak tahun 1945 hingga saat ini, kita memiliki tentara yang lelah, yang tidak pernah sejenak beristirahat untuk memikirkan apa yang dilakukannya dalam 30-50 tahun mendatang.

Pengamat militer, Andi Widjajanto mengatakan tanpa doktrin pertahanan yang tegas, sulit bagi TNI untuk memiliki kesiapan strategis (strategic readiness). Doktrin yang saat ini digunakan masih mengacu pada doktrin yang ditandatangani oleh mantan menteri Pertahanan LB Moerdani.

“Setelah itu kita belum lagi memiliki doktrin pertahanan yang baru. Departemen Pertahanan belum membuat doktrin pertahanan yang baru menggantikan doktrin tahun 1991 tersebut”, katanya.

Ia memaparkan idealnya suatu negara memiliki doktrin pertahanan yang jelas sehingga postur yang akan dibangun bisa dilalui setahap demi setahap. Dengan begitu, bila diantara waktu pembentukkan kesiapan strategis tersebut ada permintaan gelar pasukan, hal tersebut merupakan minimum essensial forces dari postur pertahanan yang sedang dirancang.

Ia mengakui tidak mudah untuk menyiapkan postur pertahanan bagi suatu negara. Negara besar seperti Amerika Serikat pun membutuhkan waktu paling tidak 130 tahun sejak keluar dari perang sipil dan perang Meksiko untuk membangun kekuatannya. Jepang membangun kekuatan militernya sejak akhir retorasi Meiji di abad 18 hingga 1904 sebelum berperang dengan Rusia.

Barangkali yang harus dilakukan adakah meniru China. China sadar harus mengubah karakter tentara yang efisien, mengandalkan teknologi, dan siap melakukan perang modern.

Kesiapan tahap pertama untuk tahun 2013, antara lain dengan menetapkan untuk keluar dari brown water navy menjadi grand water navy.

“Jadi dia akan bisa main di laut China Selatan di tahun 2013. Setelah itu berfikir untuk berada di samudera menjadi blue water navy di tahun 2033, atau 20 tahun kemudian. Setelah 2013 kita akan lihat China main-main di Selat Malaka, Laut China Selatan, karena strategic readiness-nya sudah dilakukan dari tahun 1981,” papar Andi. Selama masa itu pula, strategi yang dikedepankan, yaitu melalui diplomasi dan kerjasama ekonomi.

Pertahanan berlapis
Bagaimana dengan strategic readiness Indonesia?. Strategi pertahanan berlapis (layer defense) sebagai strategi pertahanan besar yang telah dipegang selama ini seakan sudah jadi kesepakatan masing-masing angkatan. “Kalau memang itu yang diinginkan, harus tetap direncanakan untuk menghadapi internal war atau transnasional conflict,” ujarnya.

Bila dikaitkan dengan anggaran pertahanan, hal ini tidak pernah akan mengalami titik temu. Saat ini kurangnya anggaran selalu menjadi alasan kesiapan yang belum terbentuk. Di awal pemerintahan Megawati, untuk anggaran pertahanan Indonesia sebesar Rp. 10 triliun. Diakhir jabatannya, angka ini naik menjadi Rp. 21 triliun atau mengalami kenaikan 100%.

Tidak ada negara di dunia ini dalam 4 tahun menaikkan anggaran pertahanannya 100 , kecuali Indonesia dari 2000-2004. Meskipun begitu, pemenuhan kebutuhan belum bisa memenuhi 100, kurang lebih hanya mampu 74%. Ketika masa pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemenuhan kebutuhan turun drastis jadi sekitar 40%. Permintaan anggaran sebesar Rp. 45 triliun hanya mampu disediakan Rp. 23 triliun.

Tahun 2006 diminta Rp. 25 triliun yang disediakan Rp. 28 tiliun. Dalam rancangan Dephan, pada tahun 2009 akan meminta anggaran Rp. 140 triliun, sedangkan dari kacamata ekonomi makro, angka tersebut baru bisa disediakan oleh negara pada tahun 2024.

Apa yang harus dilakukan?
Selama persiapan strategic readiness tentu diasumsikan perang harus ditunda. Amerika lagi-lagi menjadi contoh.

Di masa perang dingin, dilakukan satu perang global melawan Uni Soviet dan perang regional dimanapun. Pasca perang dingin, Amerika menurunkan kekuatan pertahanannya secara drastis, hanya siap dua perang regional. Masa Clinton diturunkan lagi satu perang regional. Di masa pemerintahan Bush mereka menyebutkan siap 1,5 perang. Satu di Irak, setengahnya siapkan perangnya, tapi ditunda, sampai perang yang satu selesai.

“Strategi itu yang harus kita bayangkan. Kita tidak akan siap perang dengan negara manapun, katakanlah sampai dengan tahun 2024, karena strategi perangnya setengah perang. Ada military employment yang kecil-kecil, ada strategi diplomatnya juga ekonomi yang dikembangkan,” papar Andi.

Dengan cara ini, Indonesia bisa _“mengistirahatkan” pasukannya yang lelah dan membangun kesiapan untuk 30-50 tahun nanti.

Kata kuncinya efisiensi dan rasionalisasi. Tapi bagian yang mana yang harus melakukan ini?. Ketika alutsista pun banyak yang tak laik pakai lagi. Ah jangan-jangan ini hanya utak-utik angka saja.

Alarikka, Jakarta.