KEPULAUAN RIAU – Matahari tepat di atas ubun-ubun ketika pesawat Nomad P 832 milik TNI AL membuat manuver di atas Pulau Nipah. Dari ketinggian 300 meter di atas permukaan laut yang tampak adalah sebidang pulau yang masih gersang. Reklamasi yang menelan dana Rp 240 miliar tersebut hampir usai.

Dulunya pulau ini hampir tenggelam ketika pasir laut terus disedot untuk reklamasi pantai-pantai di Singapura. Reklamasi Nipah memang berbiaya mahal. Ratusan miliar itu digunakan untuk meluaskan Pulau Nipah menjadi 60 hektare dengan tembok laut setinggi 5,2 meter dengan batu dan 69.000 tetrapod.

Sementara untuk daratannya diisi 150.000 meter kubik pasir. Bila tidak direklamasi, luas Nipah tinggal 1,4 hektare saat pasang datang.

*“Itu harga yang harus kita bayar karena kerusakan permanen akibat penambangan. Pasir laut dan pasir darat memang sudah dilarang, tetapi kegiatan ilegal pemasok masih jalan.

Ini yang kita waspadai terus”*, kata Panglima Komando Armada Barat Laksamana Muda TNI Muryono kepada SH di Batam. Hingga minggu kedua Maret, sudah 18 tongkang ditangkap. Kurang lebih 54.000 metrik ton pasir darat dijadikan sebagai barang bukti.

Dermaga, monumen, pos terpadu TNI-Polri, gedung biota laut, shelter nelayan dan jalan penghubung akan menjadi kelengkapan di pulau ini. Reklamasi Pulau Nipah dibagi menjadi empat zona, yakni zona pasir utara seluas 11,7 ha, zona hutan bakau seluas 11,7 ha, zona timbunan selatan seluas 15,53 ha, dan zona laguna pantai seluas 21,7 ha.

Merugikan
Pasir dari Nipah ini pula yang antara lain digunakan untuk meluaskan daratan Singapura yang dilakukan sejak 20 tahun lalu. Proyek Singapura Tanpa Batas akan meluaskan negara tersebut dari 580 kilometer persegi menjadi berkisar 700 kilometer persegi, hingga 2030 nanti. Pasir yang dibutuhkan paling tidak mencapai 7,1 miliar meter kubik.

Kebijakan ini mengkhawatirkan, karena pasir untuk perluasan wilayah diambil dari Indonesia. Bukan hanya lingkungan yang rusak permanen, tetapi juga hutan lindung, ekosistem darat dan pantai yang rusak, erosi, dan abrasi yang hebat serta hancurnya terumbu karang. Tapal batas pun menjadi masalah serius karena hingga kini belum ada kata mufakat soal ini.
Ketika SH mengikuti pantauan udara bersama Komandan Pangkalan Utama AL IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama Among Margono dan Asintel Pangarmabar Kolonel Yusrin Amin, di sebelah kanan dan kiri pesawat hanya ada pemandangan pulau-pulau yang rusak.

Tongkang-tongkang berisi pasir darat masih hilir mudik. Meskipun untuk keperluan antarpulau masih diperbolehkan, tetapi ini tak menyurutkan patroli laut dan udara terus digelar.

Pulau Moro, Sugi, dan Berawa di Kabupaten Karimun, Lobam, Trikora, Tenaga, Gesi, Madong, Cekolek dan Tembeling di Pulau Bintan, Pulau Citlim di Kabupaten Karimun, Sungai Kolak dan Kelong hanyalah sedikit pulau yang rusak parah.

Eksploitasi pasir besar-besaran juga berlangsung di Gunung Kijang, Trikora, Lobam (di Pulau Bintan), dan Senggarang. Penambangan ini juga berlangsung di pulau-pulau kecil yang belum bernama.

“Apa yang akan tumbuh lagi di pulau-pulau rusak itu? Sementara laut di sekitarnya juga menjadi keruh, ikan pun enggan datang lagi. Masyarakat pula yang dirugikan nantinya,” tutur Among.

Di Pulau Penyengat, lima tongkang hasil tangkapan pertama disandarkan menunggu proses hukum. “Kami inginnya cepat selesai. Gaji belum juga dibayar,” ucap Jhony Pinu, Kapten Winstar Victory Singapore, kepada SH. Nasibnya memang sedang naas. Seharusnya tanggal 5 Februari lalu, kapal yang dinakhodainya melenggang ke Singapura. Sialnya, usai loading, justru tongkangnya karam.

“Tidak hanya TNI yang peduli. Pemerintah daerah harus tegas juga,” kata Among Margono. Itu sebabnya, keinginan Jhony Pinu untuk mendapatkan toleransi karena manifesnya bertanggal 5 Februari, tidak bisa dipenuhi.

Penambangan Granit
Usai pantauan dari udara, kami pun berkendaraan darat menuju lokasi penambangan granit di Karimun. Di sini kondisinya setali tiga uang. Gunung yang tadinya menghijau, kini tampak terluka dengan sayatan-sayatan yang dilakukan dengan peralatan berat. Danau sedalam 88 meter menghunjam ke perut bumi.

“Usai eksplorasi nanti, wilayah ini akan dijadikan tempat wisata air seperti di Malaysia,” kata GM PT Karimun Granite Arif Rahman. Wisata air ini akan dibangun dengan kelengkapan sarana pendukung. Tapi siapa yang ingat janji ini nanti? Izin eksplorasi baru akan usai 2013 dan masih bisa diperpanjang sepuluh tahun lagi.

“Indonesia memang sangat dirugikan. Pemda hanya menerima fee-nya saja. Ini tidak sebanding dengan keuntungan yang dikeruk Singapura,” kata Panglima Komando Armada Barat Laksamana Muda TNI Muryono. Pasir darat dihargai 7 dolar Singapura per ton sebelum dikeluarkan larangan. Harga ini melambung 80 persen usai dikeluarkan Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2007, menjadi 31 dolar Singapura per ton.

Agar pembangunan properti tidak berhenti, Singapura mengimpor pasir dari China yang harganya mencapai 48 dolar Singapura per ton. Pengapalan pertama sudah tiba di Pelabuhan Jurong sebanyak 400.000 ton. Pemerintah Singapura juga dengan berat hati harus mengeluarkan stok pasir yang disimpan di beberapa pulau buatannya. Pemanfaatan stok ini untuk mengendalikan harga pasir dalam negeri yang naik cukup tajam sejak pasokan pasir Kepulauan Riau (Kepri) terhenti menjadi 40 dolar Singapura per ton.

Langkah ini diharapkan bisa menekan harga pasir menjadi 20-30 dilar Singapura per ton. “Kita silau dengan rupiah yang ditawarkan,” tutur Muryono. (Dimuat di Sinar Harapan, 15 Maret 2007)